Bandara Bali Utara, Bupati Sutjidra: “Saya Tidak Tahu Paiketan Puri-Puri ke Jakarta”

Singaraja, Ceritaterkini.co.id – Bandara Bali Utara atau Bandar Buleleng kembali menghangat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyebut sudah ada pembahasan elit pusat, perihal pembangunan itu. Kini keputusannya kembali di tangan pusat.

Kedatangan Paiketan Puri-puri sejebag Bali didukung para raja dan sultan se-Nusantara membawa aspirasi Pembangunan Bandara Bali Utara atau Bandara Buleleng ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI di Jakarta pada Jumat (17/7) lalu, menghidupkan kembali perbincangan ”janji politik” itu. Pemkab Buleleng menyebut tidak tahu menahu perihal pertemuan itu, bahkan baru mengetahui dari media. Dalam artian tidak dilibatkan.

Tetapi Bupati Sutjidra mengungkapkan, kalau sebenarnya sudah terjadi pertemuan yang membahas Bandara Buleleng. Pertemuan itu melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemkab Buleleng, hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dihadiri langsung Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi; Dirjen Perhubungan Laut, sampai Dirjen Perhubungan Udara. Rapat ini disebut berlangsung di Bali pada Kamis (9/7), sebab Menhub Dudy langsung menuju Buleleng.

Meski begitu, pihaknya tidak berani menjawab perihal lokasi. Entah di Buleleng barat atau timur, bahkan di darat atau di laut. Karena semua keputusan berada di pusat.

”Pemprov dan Pemkab sudah sepakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan transportasi. Nanti kan ada evaluasi lagi, ada komunikasi. Pak Gubernur Bali sudah siap untuk itu,” ungkap Sutjidra pada Minggu (19/7).

Dibeberkan lagi, Kemenhub sepakat akan membangun akses dulu, sebelum bandara berdiri. Katanya, kajian kementerian menyebut ada pelebaran Jalur Pantura, dari Gilimanuk sampai ke Karangasem. Kemudian dari Gilimanuk ke selatan. Sehingga kemungkinan akan ada juga jalan tol.

Karena informasi yang diterima Bupati Sutjidra, kalau tidak ada jalan tol, maka jarak dari satu bandara ke bandara berikutnya akan lebih dari dua jam. Hal ini disebut sudah dikaji juga oleh Kemenhub.

”Untuk masyarakat Buleleng, pemerintah daerah sudah tentu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau belum ada keputusan resmi, mohon bersabar. Jangan tergiring opini-opini merugikan,” pesan Sutjidra.

Writer: Francelino

Editor: Francelino