Benang Merah Kasus Penyadapan Prabowo dan Polemik Ijazah Jokowi-Gibran: Ada Pertarungan Kepentingan di Balik Kekuasaan?

Oleh Francelino Xavier Ximenes Freitas
-Pemred SINARTIMUR.co.id
-Ketua SMSI Kabupaten Buleleng
-Mantan Head of the Public Relations Department of The United Nations Mission in East Timor (UNAMET)-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
-Alumni San Diego State University (SDSU), San Diego, California, USA

PUBLIK INDONESIA HEBOH! Dalam dua hari ini kasus di luar nalar dan di luar dugaan mewarnai pola pikir publik Indonesia.

Ya, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia. Pasalnya, penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Lantas, apa sebenarnya tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut?

Hingga saat ini, motif sebenarnya belum diungkap secara tuntas kepada publik. Namun, apabila dugaan tersebut terbukti, terdapat sejumlah kemungkinan yang patut menjadi perhatian.

Pertama, dugaan pengumpulan informasi strategis.

Penyadapan terhadap seorang presiden dan sejumlah tokoh penting berpotensi memberikan akses terhadap informasi politik, kebijakan pemerintahan, komunikasi strategis, serta dinamika kekuasaan. Informasi semacam ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam menentukan arah kebijakan dan kepentingan politik.

Kedua, kemungkinan adanya kepentingan politik dan kekuasaan.

Luasnya dugaan sasaran penyadapan menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu di luar penegakan hukum. Namun, dugaan adanya agenda politik maupun perebutan pengaruh kekuasaan masih harus dibuktikan melalui penyidikan.

Ketiga, dugaan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara.

Apabila benar fasilitas penyadapan milik kepolisian digunakan tanpa prosedur hukum, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Hal tersebut dapat menjadi indikasi serius penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk kepentingan yang tidak sah.

Ancaman terhadap keamanan negara

Penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan sederhana. Komunikasi seorang presiden dapat memuat informasi sensitif yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, diplomasi, dan kedaulatan bangsa.

Karena itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kemampuan melakukan penyadapan. Siapa yang mengawasi penggunaan teknologi tersebut? Bagaimana memastikan kewenangan itu tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan?

Ada kemungkinan kasus penyadapan ilegal dengan kasus ijazah tersebut memiliki irisan dalam dinamika politik nasional, tetapi sampai 4 November 2026, belum ada bukti resmi yang membuktikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo berkaitan langsung dengan polemik ijazah Joko Widodo maupun ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, menurut saya, hubungan kedua persoalan ini memang layak ditelusuri lebih jauh, terutama dari sisi kepentingan politik, jaringan kekuasaan, dan kemungkinan pengumpulan informasi.

1. Mengapa kedua kasus ini bisa saling bersinggungan?
Ada tiga hal yang patut diperhatikan.
• Posisi Listyo Sigit dalam pemerintahan sebelumnya. Listyo dikenal memiliki hubungan panjang dengan Jokowi. Ia pernah menjabat Kapolresta Surakarta ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, kemudian menjadi ajudan Jokowi sebelum akhirnya diangkat menjadi Kapolri.
• Polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Persoalan dokumen pendidikan keduanya telah menjadi isu politik dan hukum yang mendapat perhatian publik.
• Dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurut keterangan Bareskrim yang diberitakan pada 3 November 2026, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha.

Ketiga hal tersebut menciptakan pertanyaan besar: apakah ada kepentingan politik tertentu yang ingin mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan Prabowo?

2. Apakah penyadapan mungkin berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi dan Gibran?

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan bahan penyelidikan jurnalistik:
1. Memantau perkembangan politik. Informasi komunikasi para tokoh politik dapat digunakan untuk mengetahui sikap, strategi, dan langkah mereka terkait polemik ijazah Jokowi dan Gibran.

2. Mengantisipasi perubahan sikap Presiden Prabowo. Jika polemik ijazah Gibran berkembang menjadi persoalan politik yang memengaruhi pemerintahan, informasi mengenai sikap Presiden tentu memiliki nilai strategis.

3. Mempertahankan jaringan pengaruh. Perubahan posisi pejabat dan pergeseran kekuatan politik dapat memengaruhi kepentingan kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Namun, ketiga hal tersebut masih merupakan hipotesis. Belum ada bukti bahwa penyadapan dilakukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

3. Ada perkembangan yang menarik
Pemberitaan 4 November 2026 dari sejumlah media juga mulai mengangkat kemungkinan hubungan antara Listyo Sigit, Jokowi, dan dinamika kekuasaan pemerintahan Prabowo.
Misalnya:
• Warta Ekonomi – Mahfud MD Ungkap Hubungan Rumit Prabowo, Listyo Sigit, dan Jokowi .
• Dialeksis – Antara Mantan Kapolri, Prabowo, Jokowi, dan Gibran .
• Associated Press – Indonesia detains 3 police generals suspected of wiretapping President Prabowo .

Hal penting dari pemberitaan Associated Press adalah bahwa penyidik belum mengungkap motif penyadapan. Menteri Koordinator Bidang Hukum juga disebut menyatakan belum ada indikasi makar.

4. Kesimpulan: Apakah ada benang merah?

Menurut saya, ada tiga pertanyaan besar yang perlu dijawab penyidik:
• Apakah penyadapan juga menyasar orang-orang yang terlibat dalam polemik ijazah Jokowi dan Gibran?
• Apakah informasi hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu?
• Apakah ada pihak di luar para tersangka yang memberikan perintah atau memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut?

Jika ternyata ditemukan bukti bahwa penyadapan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait polemik ijazah Jokowi dan Gibran, persoalannya akan jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran penyadapan ilegal.

Itu bisa membuka persoalan mengenai penggunaan instrumen negara dalam persaingan dan pertarungan kepentingan politik.

Ini membuka mata hati masyarakat Indonesia adanya tindakan penyalahgunaan wewenang secara barbaran oleh para oknum pejabat ini.***